Jl.Kalimantan No. 37, Sumbersari, Jember
+62 81654917331
bemunej.official@gmail.com

Kajian Bidang Penalaran dan Advokasi : Ada Apa dengan UU MD3?

BEM UNEJ

Kajian Bidang Penalaran dan Advokasi : Ada Apa dengan UU MD3?

Source: Dekrit.com

UU MD3 adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Undang-undang ini berisi mengenai aturan wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Hak, kewajiban, kode etik serta detail dari pelaksanaan tugas juga diatur dalam UU MD3 tersebut.

Senin, 12 Februari 2018 terdengar revisi UU MD3 yang banyak menuai kontroversi khususnya pada 3 pasal yaitu pasal 73, pasal 122 dan pasal 245. Peraturan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini.

UU MD3 yang menggunakan konsep Open Legal Policy  ini perlu dikaji ulang dan dikoreksi karena dianggap berpotensi untuk melanggar UUD, Pancasila maupun HAM. Revisi UUMD3 yang didukung oleh  fraksi yang termasuk juga PDI-P ini menuai banyak kritik dari masyarakat khususnya mahasiswa. Seperti halnya pada pasal-pasal berikut ini:

Pasal 73:

Ayat (3): Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (4): Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Ayat (5): Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandra setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Sesuai pasal diatas, artinya DPR telah mengendalikan fungsi aparat negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Yudikatif. Bahkan hingga saat ini masih belum ada tindakan dari pihak Polri maupun Yudikatif terkait pasal tersebut. Pasal 73 ini juga dianggap bertentangan atau kontradiksi dengan Undang-undang Dasar pasal 20 A mengenai persamaan di mata hukum.

Pasal 122 huruf K:

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Pasal tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Pancasila sila ke 4, dan Hak Asasi Manusia untuk berpendapat yang dibatasi. Apalagi frasa “merendahkan” disini masih menimbulkan multitafsir. Sehingga dianggap kontraproduktif dengan demokrasi atau denga kata lain masyarakat tidak boleh mengkritik perwakilannya sendiri. Adanya pasal 122 huruf K ini juga dianggap diperkuat dengan pasal 73 diatas yang membuat DPR semakin kebal hukum.

Pasal 245:

Ayat (1): Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ayat (2): Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

  1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  2. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  3. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Adanya Pasal 245 ini berkorelasi dengan pasal 244. Pasal 245 ini dianggap memberikan hak imun kepada DPR dan ditakutkan nantinya DPR akan semakin kuat dan otoriter. Adanya pasal ini juga dianggap akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan DPR. Karena pada pasal ini jelas akan melindungi DPR dari jeratan hukum, padahal setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Sehingga perlu diajukan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adanya pasal-pasal tersebut dianggap mencederai demokrasi masyarakat Indonesia. Karena itu, revisi UU MD3 tersebut menimbulkan berbagai respon negatif khususnya dari kalangan mahasiswa dan pakar hukum yang ramai-ramai menolak adanya revisi UU MD3 tersebut. Namun, sampai saat ini presiden masih enggan menindaklanjuti revisi UU MD3 yang sudah berada di meja presiden, dengan dalih masih mengkaji UU MD3 tersebut. Padahal ada atau tidak ada tanda tangan presiden UU MD3 ini tetap akan berlaku sejak tanggal 14 Mei 2018 nanti. Jadi, sebenarnya ada apa dengan semua ini?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *